Menanti Janji seorang Nazaruddin

JAKARTA - Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, dijadwalkan dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini.

Bukan kasus suap proyek wisma atlet untuk perhelatan SEA Games, Nazaruddin ternyata ikut terlilit kasus lain yakni dugaan korupsi pengadaan dan revitalisasi sarana dan prasarana di Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kementerian Pendidikan Nasional.

Nama Nazaruddin muncul ketika KPK menangkap tiga orang yang kini jadi tersangka yaitu mantan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharram, Direkrut PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris dan mantan Direktur PT Anak Negeri Mindo Rosalinda Manulang.

Selang beberapa hari dari tanggal penangkapan 21 April lalu, pengacara Rosa saat itu, Kamaruddin Simanjuntak menyebut kliennya hanya mengikuti perintah atasannya seorang politikus Partai Demokrat. Disinilah nama Nazaruddin muncul.

Nazaruddin Bantah

Gerah dengan pemberitaan yang mulai menyudutkan dirinya, Nazaruddin muncul ke publik. Selasa 10 Mei 2011 ditemani kolega partainya Benny K Harman dan Ruhut Sitompul, anggota Komisi VII DPR ini membantah terlibat kasus Sesmenpora.

"Saya juga tidak mengenal Ibu (Rosa) yang tadi Anda sebut. Fakta hukum itu bukan katanya, katanya, katanya," ujar Nazaruddin.

Nazaruddin menampik mengetahui apalagi terlibat dalam kasus suap Sesmenpora. "Saya di Komisi III, tidak ada kaitannya dengan Kemenpora. Saya aneh kalau ada yang mencoba mengaitkan diri saya ke kasus itu," sambungnya.

Pengusaha sukses perkebunan kelapa sawit di Pekanbaru itu cukup beruntung. Selang sepekan dari jumpa persnya, Rosa menarik beberapa bagian dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di KPK. Rosa mencabut keterangan yang semula menyebut Nazaruddin adalah bosnya sekaligus yang memberikan arahan terkait kasus suap dengan barang bukti Rp3,2 miliar tersebut.


Nazaruddin Hijrah

Tepat sehari sebelum surat pencegahan yang diminta KPK diterbitkan imigrasi, Nazaruddin memilih pergi ke Singapura. Alasannya, Nazaruddin ingin mengecek kondisi kesehatan yang dikabarkan mengalami gangguan jantung.

"Nanti kalau sudah keluar hasil check up-nya, saya akan pulang. Saya ini warga negara yang baik. Kalau dipanggil ya datang," ujar Nazaruddin pada 26 Mei lalu.

Partai Demokrat gusar. Pemberitaan Nazaruddin yang selalu dikaitkan dengan partai membuat DPP Demokrat memutuskan membentuk tim khusus untuk menjaga komunikasi dengan Nazaruddin. Tim khusus yang terdiri dari Jhoni Allen Marbun (Waketum), Jafar Hafsah (Ketua Fraksi) dan Sutan Bhatoegana bahkan menemui Nazaruddin di Singapura Jumat 13 Mei. Tim menjamin Nazaruddin akan pulang bila dijadwalkan diperiksa KPK termasuk kondisi kesehatannya membaik.


Demokrat Lepas Tanggung Jawab

Kapan dipanggilnya Nazaruddin oleh KPK terjawab. Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, Rabu 18 Juni menyebut KPK menjadwalkan pemeriksaan Nazaruddin hari ini. Sementara untuk kasus Seskemenpora dilakukan Senin 23 Juni pekan depan.

Panggilan KPK ini yang membuat elite Demokrat balik badan. Bila semula mereka yakin rekannya pulang, kini elite partai dengan slogan kampanye anti-korupsi itu tak bisa menjamin.

"Demokrat enggak punya hak memaksa-maksa dia pulang, kita bukan aparat. Kalaupun tidak datang saat dipanggil kitapun harus tahu apa alasannya, mungkin masih sakit," kata Sutan kepada okezone tadi malam.

Bukan hanya Sutan, elite Demokrat mulai dari Jafar Hafsah, Jhoni Allen termasuk Ruhut Sitompul menyebut kasus ini ranah pribadi tidak menyangkut partai. "Silakan KPK usut kami tidak masalah. Kalau dia sembuh otomatis dia datang, ini urusan dia secara pribadi, Demokrat tidak punya tools lain yang lebih," sebut Jafar kemarin.